Jakarta-GS. Kolektifan dari seluruh Mahasiswa Indonesia menggelar aksi solidaritas mengenai penolakan Revisi UU KPK dan Revisi UU KUHP. Sebelumnya telah di sahkan menjadi UU KPK yang ternyata didalamnya membahas mengenai pasal-pasal yang justru bertentangan dengan UU KPK yang ada. Mulai dari hilangnya ke Independensian KPK karena di campur tangani oleh penyidik yang berasal dari Aparatur Negara, hingga ke aturan untuk pelaporan pada Dewan Pengawas sebelum dilakukannya penyadapan terhadap adanya indikasi korupsi oleh pejabat Negara. Padahal dalam UU KPK Pasal 21 ayat 4 dan 6 disebutkan bahwa penanggung jawab tertinggi KPK berada pada pimpinan KPK yang berwenang atas perintah penyelidikan, penggeledahan, dan penyadapan kini justru di hilangkan dan harus mengantongi izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu.

 

Kemudian UU KUHP yang telah di sahkan itu ternyata juga banyak menuai kontra dari banyak kalangan termasuk golongan mahasiswa.

 

Berangkat dari rasa kepedulian yang sama terhadap masa depan bangsa yang kini makin gencar oleh aturan-aturan baru serta acap kali di anggap ‘Ngawur‘, para Mahasiswa yang tergolong dalam organisasi internal kampus masing-masing berbondong mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menuntut pencabutan UU KPK.

 

Aksi solidaritas yang berlangsung pada pukul 13:00 WIB. Dimulai dengan aksi longmarch dari stasiun TVRI hingga ke Gedung DPR RI. Spanduk dan propaganda terpampang di depan pagar Gedung tempat orang-orang yang mengatasnamakan wakil rakyat itu berisi seruan-seruan serta kecaman yang sangat menampar keras fungsi dan kinerja DPR.

 

Lebih dari 20 Almamater perguruan tinggi mewarnai aksi penolakan Revisi UU KPK dan UU KUHP ini, termasuk Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Indonesia, hingga Universitas Trisakti yang menjadi momok pada aksi kali ini.

 

Melihat histori 21 tahun silam dimana mahasiswa mampu mengambil alih kedaulatan rakyat dari segelintir rezim yang hanya mementingkan diri pribadi dan kelompok.

 

Revisi ke-dua Undang-Undang ini menjadi sorotan utama yang kerap disangkut pautkan dengan kebangkitan ORBA pasca reformasi karena mampu menyatukan puluhan hingga ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapat kepastian terhadap undang-undang terkait.

 

Aksi berlangsung hingga malam hari. sempat rehat sejenak dan berlanjut pada pukul 17.00 WIB.

 

Menurut Fajar, salah satu mahasiswa aksi dari UNINDRA keputusan dari aksi kali ini justru terasa tak menentu karena berdasarkan hasil audensi mahasiswa dengan pihak terkait hanya memperbolehkan perwakilan mahasiswa saja. Presiden Mahasiswa dari tiap perguruan tinggi yang diperbolehkan masuk kedalam gedung DPR sebagai perwakilan yang akan menyampaikan tuntutan yang di harapkan.

 

Kami hanya menunggu kepastian dari presma presma yang masuk ke dalam gedung dewan, dan kita gak tau apakah dapat di percayai atau tidak. Padahal yang kami harapkan hari ini justru adanya reformasi yang benar-benar total dan menunjukan review sekarang juga bisa mendesak tanpa menunggu 4 sampai 5 hari”. Jelasnya ketika ditanya oleh reporter gemasuara.

 

Tuntutan yang lantang di orasikan oleh perwakilan mahasiswa ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang makin tak rasional. Kekecewaan bertambah ketika ternyata di tempat aksi di gelar justru tidak ada satupun Perwakilan Dewan yang hadir sehingga mediasi berlangsung sangat alot dan memakan waktu. Menurut informasi yang kami dapat, para presiden mahasiswa yang masuk kedalam gedung dewan di dampingi oleh Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar untuk membahas lebih lanjut mengenai penolakan yang di tuntutkan oleh para mahasiswa aksi. Kami (Pers mahasiswa) dilarang mendokumentasikan aksi audiensi antara perwakilan mahasiswa (Presiden mahasiswa) dengan Sekertaris Jendral DPR RI. alasanya karena kuota untuk audiensi hanya untuk 28 orang.

 

Semoga setelah digelarnya aksi ini, kebijakan yang ada bisa sesuai dengan harapan rakyat dan tidak memberatkan salah satu pihak” Ujar syahrul salah satu mahasiswa Trisakti yang ikut serta pada aksi tersebut.

 

Audiensi menghasilkan 2 poin penting. Antaranya yaitu; pertama DPR berjanji akan melibatkan mahasiswa yang hadir pada aksi kali ini untuk membahas RUU yang selanjutnya akan dibahas. Kedua DPR berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait UU yang disahkan kepada badan legislasi DPR.

 

Ini menjadi titik awal kita (mahasiswa) untuk memperjuangkan yang memang bisa menindas rakyat, perjuangan kita kita belum usai”, tambah Presiden BEM REMA UPI ketika dimintai keterangan.

 

masa aksi yang ada di lapangan diminta bubar secara perlahan setelah sejumlah perwakilan mahasiswa yang audiensi keluar dari gedung DPR. Mahasiswa juga diminta agar menunggu keputusan yang akan di bahas selanjutnya di sidang paripurna mendatang dengan melibatkan 11 perwakilan Presiden Mahasiswa didalamnya.

 

Sebagai mahasiswa yang katanya ‘Agent Of Change’ seharusnya perubahan itu dilakukan secara cepat karena semakin lama maka akan semakin malas dan semakin tak jelas arah bangsa kedepan”, tutup fajar saat dimintai keterangan mengenai aksi solidaritas (19/09/2019) di Jakarta

 

 

Reporter: Rian Hamdani

Editor: Asum siti

One thought on “Grudug Gedung Dewan, Mahasiswa Kantongi Janji Sekjen DPR”

  1. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.