Dampak dari disahkan omnibus law RUU Cipta Kerja pada hari senin (5/10/2020) kemarin menuai reaksi dari kalangan masyarakat.  Hal ini dikarenakan dianggap merugikan para buruh di tanah air.

Walaupun telah mendapat kecaman khususnya dari para buruh, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seakan tutup mata dan tetap melanjutkan untuk mengesahkan RUU ini, yang semula direncanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 dipercepat menjdi tanggal 5 Oktober 2020. Tidak semua anggota dewan sepakat, hanya 7 fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN setuju sedangkan 2 fraksi lainnya yakni Demokrat, dan PKS menolak.

Akibatnya, para buruh disejumlah tanah air mogok kerja dan melakukan aksi menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja ini. Tagar trending di sosial media juga turut meramaikan aksi menolak keras undang-undang ini.

Lalu, sebenarnya  apa itu Omnibus Law ?

Dikutip dari kompas.com, istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, pada tanggal 20 Oktober 2019.

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. Ia mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Namun, mengapa menjadi kontroversi setelah disahkannya UU Cipta Kerja ?

Hal ini dikarenakan isi dari pasal-pasal bermasalah  dalam UU Cipta Kerja dinilai akan memperburuk keadaan para buruh di Indonesia.

Dikutip dari Kompas TV, kontroversi pertama dalam undang-undang ini adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penolakan poin tersebut dikarenakan dinilai membuat upah pekerja lebih rendah, juga tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi bahwa tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah dibawah upah minimum.

Poin kedua yang membuat kontroversial adalah jam lembur lebih lama. Dalam draf omnibus law Bab IV tentang ketenagakerjaan pasal 78 disebutkan bahwa waktu kerja lembur dapat dilakukan empat jam perhari dan 18 jam perminggu. Tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam perminggu.

Kontrak seumur hidup hingga rentan PHK adalah poin selanjutnya yang membuat kegaduhan. Pada pasal 61 UU Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Kemudian ditambah pasal 61A yang berisi kewajiban para pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan aturan ini, maka terjadi ketimpangan relasi kuasa dalam kesepakatan. Hal ini berpotensi adanya kontrak pekerja abadi, bahkan bisa mem-PHK secara sepihak sewaktu-waktu.

Poin selanjutnya yakni pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 poin b disebutkan bahwa waktu istirahat dalam satu minggu adalah satu hari. Selain itu, dalam ayat 5 pada undang-undang ini menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Hal ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang secara detail mengatur waktu istirahat dan cuti.

Poin terakhir yang membuat keadaan semakin memanas adalah mempermudah perekrutan tenaga kerja asing (TKA) yang tertulis pada pasal 42. Pasal ini mengamandemenkan pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan adanya UU Cipta kerja ini, maka para TKA hanya perlu membutuhkan Rencana Pengguaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) saja. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang diharuskan mengantongi beberapa perizinan lainnya seperti Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Mengunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Melihat banyak sekali dampak yang merugikan, maka tidak heran para buruh Indonesia, juga para mahasiswa melakukan aksi untuk memprotes undang-undang ini. sayangnya saat ini belum ada titik terang baik dari pemerintah yakni presiden dan DPR atas keributan ini. (AN)*

Penulis : Anisa Rahmatunisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.